BANDUNG - Terkait laporan dugaan pemalsuan data
pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Provinsi Jawa Barat (Jabar) tahun
2023, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jabar, Wahyu Mijaya menjelaskan, dari
521.417 pendaftar, ada 4.791 peserta yang diduga menyertakan dokumen tidak
sesuai dengan persyaratan.
"Jumlah tersebut merupakan bagian dari serangkaian pendaftaran
sebelum pengumuman di tahap 1 dan 2. Kasus ini pun sudah selesai," jelas
Kadisdik di Aula Tikomdik Disdik Jabar, Kota Bandung, Kamis (3/8/2023).
Saat ini, tambahnya, ditemukan kembali 89 peserta yang
"diduga" menggunakan data-data tidak benar.
"Saat ini, tim Pemprov Jabar sudah mengkaji dan menemukan 89 kasus
yang diduga menggunakan dokumen tidak asli. Namun, kami harus melakukan
pengkajian lebih lanjut terkait dugaan dokumen palsu ini. Jadi, kami mohon
waktu untuk lebih mengkaji dengan tim yang lainnya," terangnya.
Artinya, lanjut Kadisdik, tim di sini tidak hanya Dinas Pendidikan, tapi
juga dengan perangkat daerah lain yang sesuai dengan tupoksinya masing-masing.
"Penemuan 89 kasus ini tidak terjadi di seluruh 27 kabupaten/kota,
melainkan di 15 kabupaten/kota. Dari 15 kabupaten/kota pun tidak di seluruh
sekolah, tetapi di 28 sekolah," ungkapnya.
Terkait data-data tersebut, tambah Kadisdik, tim sudah melakukan
pengkajian. "Mudah-mudahan, beberapa waktu ke depan kami bisa meyakini
data mana yang memang betul-betul asli atau palsu," ucapnya.
Kadisdik menerangkan, pemalsuan dokumen ini berupa Kartu Keluarga (KK).
"Saat kita QR code, itu bukan QR code dari
Disdukcapil. Jadi, dia (oknum) membuat QR code dan tersambung
di URL seolah-olah dari Disdukcapil," ujarnya.
Apabila nanti terbukti melakukan kecurangan, Kadisdik menegaskan, ada
sejumlah konsekuensi yang akan diterapkan, salah satunya pembatalan.
"Tetapi, kami tetap mengedepankan prinsip perlindungan terhadap
siswa. Kami akan konsultasi dengan Biro Hukum Jabar dan aparat penegak hukum.
Kita kedepankan praduga tak bersalah dulu. Kita investigasi terlebih dahulu
sebelum menetapkan keputusan," jelas Kadisdik.
Pemprov Jabar, tambah Kadisdik, terus berupaya bekerja seoptimal
mungkin. "Jadi, saat pertama kami menemukan 4.791 kasus dan saat ini kami
kembali menemukan 89 (kasus), ini adalah bentuk komitmen kami untuk mewujudkan
pendidikan di Jawa Barat lebih baik lagi," tuturnya.
Kadisdik pun meminta dukungan masyarakat Jawa Barat untuk bersama-sama
memperbaiki sistem pendidikan di Jabar. "Mudah-mudahan, tahun 2024 hal ini
tidak terjadi lagi dan kita bisa menyelenggarakan PPDB dengan lebih baik,"
pungkasnya.***
