Farhan Raih Digital Safety Leadership Award, Pemkot Bandung Perkuat Keamanan Transformasi Digital

BANDUNG, SIBER – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menerima penghargaan Digital Safety Leadership in Governance Award atas kepemimpinannya dalam mendorong transformasi digital di lingkungan pemerintahan.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian Bandung Digital Safety Forum (BDSF) 2026 yang berlangsung di Pendopo Wali Kota Bandung, Kamis, 29 Oktober 2026.

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap kepemimpinan kepala daerah dalam mendukung pemanfaatan teknologi digital untuk penyelenggaraan pemerintahan sekaligus mendorong tata kelola yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Bandung Digital Safety Forum 2026 diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat bersama Jurnalis Hukum Bandung (JHB). Forum ini mengangkat tema “Ruang Digital Aman di Era AI: Mitigasi Risiko, Perlindungan Transaksi Digital, dan Penguatan Kepercayaan Publik”.

Kegiatan tersebut menjadi ruang edukasi dan kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya keamanan digital di tengah pesatnya perkembangan teknologi.

Sejumlah isu menjadi pembahasan, mulai dari mitigasi risiko kejahatan siber, perlindungan transaksi elektronik, hingga peningkatan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan daring yang semakin berkembang, termasuk yang memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Penghargaan yang diterima Farhan diharapkan menjadi dorongan bagi Pemerintah Kota Bandung untuk terus memperkuat transformasi digital, tidak hanya dari sisi efisiensi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, tetapi juga dalam aspek keamanan informasi serta perlindungan masyarakat.

Di tengah semakin luasnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan pemerintahan, keamanan ruang digital menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik.

Melalui penguatan tata kelola digital yang memperhatikan aspek keamanan dan perlindungan data, Pemkot Bandung diharapkan mampu mengembangkan ekosistem pemerintahan yang semakin responsif, aman, dan terpercaya.

Pemkot Bandung Uji Coba Ekosistem Pangan Sehat di Lima Sekolah, Fokus Kendalikan Konsumsi GGL

BANDUNG, SIBER – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mulai menguji coba penerapan ekosistem pangan sehat di lima sekolah sebagai upaya membangun lingkungan pendidikan yang mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Program ini berfokus pada pengendalian konsumsi gula, garam, dan lemak (GGL), edukasi gizi, serta pembiasaan pola makan sehat sejak dini.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan sekolah yang sehat sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan generasi muda.

Pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Ekosistem Pangan Sehat di Lingkungan Sekolah.

Menurut Farhan, uji coba dilakukan di lima sekolah dengan karakteristik berbeda, mulai dari sekolah negeri, sekolah Islam, hingga pesantren. Pada tahap awal, Pemkot Bandung juga melakukan pengumpulan data dasar dan pemetaan jenis makanan yang tersedia di sekitar lingkungan sekolah.

Data tersebut akan menjadi landasan evaluasi untuk mengukur efektivitas kebijakan sekaligus merumuskan strategi penerapan program secara lebih luas.

“Kami akan melakukan survei dasar dan pemetaan makanan di sekitar sekolah hingga tahun depan. Hasilnya akan menjadi bahan evaluasi untuk melihat bagaimana kebijakan ini dapat diterapkan secara efektif. Kebijakan pangan sehat memiliki fokus pada pembentukan lingkungan yang mendukung pola konsumsi sehat dan melengkapi berbagai upaya pemenuhan gizi peserta didik,” ujar Farhan dalam audiensi dengan Partnership for Healthy Cities (PHC) terkait Program Gula, Garam, dan Lemak (GGL) di Balai Kota Bandung, Rabu, 28 Oktober 2026.

Farhan menegaskan, pembangunan ekosistem pangan sehat tidak cukup hanya dengan mengatur jenis makanan yang dijual di lingkungan sekolah. Diperlukan pendekatan menyeluruh melalui edukasi gizi, pengawasan lingkungan sekolah, sosialisasi lintas sektor, serta keterlibatan orang tua dalam membentuk kebiasaan konsumsi sehat.

Tahapan pengembangan program selanjutnya mencakup pelatihan bagi pengelola makanan, integrasi literasi gizi dalam kegiatan pembelajaran, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Pemkot Bandung juga mendorong pengembangan kantin sehat agar peserta didik memiliki akses terhadap makanan bergizi dan pilihan konsumsi yang lebih sesuai dengan prinsip kesehatan.

Selain aspek pangan, Farhan menilai lingkungan sekolah sehat harus didukung fasilitas sanitasi dan aktivitas fisik yang memadai. Karena itu, Pemkot Bandung tengah melakukan pembenahan fasilitas pendidikan, termasuk perbaikan toilet untuk meningkatkan kualitas sanitasi sekolah.

Pemkot Bandung juga menjajaki kerja sama dengan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) untuk mengkaji kemungkinan penambahan porsi aktivitas olahraga bagi siswa sekolah dasar.

Menurut Farhan, berbagai aspek tersebut harus berjalan beriringan, mulai dari pemenuhan gizi, kebersihan lingkungan, hingga pembiasaan aktivitas fisik.

“Kota Sehat bukanlah tujuan akhir, melainkan proses yang terus berjalan dan berkelanjutan,” kata Farhan.

Sementara itu, Deputy Regional Director for Asia-Pacific Partnership for Healthy Cities, Farhad Ali, mengapresiasi perkembangan kebijakan sekolah sehat yang tengah dikembangkan Pemkot Bandung.

Ia menilai kolaborasi antara Pemkot Bandung, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pelaksanaan program.

Farhad mengungkapkan, dokumentasi perkembangan program yang disusun tim Kota Bandung telah mendapat perhatian dari kantor PHC di New York. Dokumentasi tersebut bahkan diminta untuk dibagikan sebagai referensi bagi kota-kota lain di kawasan Asia-Pasifik maupun wilayah lainnya.

“Kemajuan yang dicapai selama beberapa bulan dan tahun terakhir sangat baik. Dokumentasi yang disusun oleh tim ini juga mendapat apresiasi di tingkat global,” ujar Farhad.

Ia menjelaskan, penerapan ekosistem pangan sehat saat ini masih berada dalam tahap uji coba di sejumlah sekolah. Hasil pelaksanaannya akan didokumentasikan dan dievaluasi sebagai bahan pertimbangan sebelum kebijakan dikembangkan lebih lanjut.

Kemitraan PHC dengan Kota Bandung berlangsung hingga akhir Desember 2028. Kerja sama ini membuka peluang pertukaran pengetahuan dan pengalaman sekaligus pengembangan inisiatif lain untuk mendukung agenda kota sehat.

Ketua IAKMI Jawa Barat, Ahyani Raksanegara, menambahkan bahwa pelaksanaan program melibatkan sejumlah perangkat daerah dan tenaga ahli kesehatan masyarakat.

Melalui kemitraan dengan Vital Strategies dan PHC, Kota Bandung memperoleh dukungan berupa konsultasi, pertukaran pengetahuan, serta berbagi pengalaman dengan kota-kota lain dalam mengembangkan kebijakan kesehatan masyarakat.

Salah satu hasil penting kolaborasi tersebut adalah tersusunnya kebijakan sekolah sehat yang dilengkapi pedoman teknis bagi satuan pendidikan. Pedoman ini menjadi acuan bagi sekolah dalam menerapkan berbagai langkah untuk membangun ekosistem pangan sehat.

Melalui uji coba di lima sekolah, Pemkot Bandung bersama para mitra akan terus mengumpulkan data, mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, dan mengidentifikasi kebutuhan pengembangan program.

Upaya ini diharapkan menjadi fondasi penerapan ekosistem pangan sehat secara bertahap dan berkelanjutan, sekaligus membangun kebiasaan hidup sehat bagi generasi muda di Kota Bandung.

Farhan Tinjau Aspirasi Warga Cipadung Wetan, Perbaikan Drainase dan PJU Jadi Prioritas

BANDUNG, SIBER – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menindaklanjuti sejumlah aspirasi masyarakat saat kegiatan Siskamling Siaga Bencana di Kelurahan Cipadung Wetan, Kecamatan Panyileukan, Selasa, 27 Oktober 2026. Persoalan genangan air, penerangan jalan umum (PJU), hingga administrasi prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) menjadi beberapa isu yang dibahas bersama warga.

Salah satu persoalan yang mendapat perhatian adalah genangan air di Jalan Gempol, RT 03 RW 06. Warga menyebut genangan diduga terjadi akibat saluran drainase yang belum berfungsi optimal sehingga air kerap meluap dan mengganggu aktivitas masyarakat.

Menanggapi laporan tersebut, Farhan meminta perangkat daerah terkait segera melakukan survei lapangan untuk memastikan penyebab genangan sekaligus mengevaluasi pekerjaan drainase yang sebelumnya telah dilaksanakan.

“Coba disurvei hari ini. Kalau memang sudah pernah dikerjakan baru separuh jalan, kita lihat lagi bagaimana tindak lanjutnya,” ujar Farhan.

Selain Jalan Gempol, warga melaporkan persoalan genangan di kawasan Patra Asri dan Jalan Soekarno-Hatta. Di sejumlah titik, ketinggian air bahkan disebut mencapai lutut orang dewasa dan dapat bertahan lebih dari lima jam hingga malam hari.

Farhan meminta kondisi tersebut diperiksa secara menyeluruh, mulai dari kapasitas drainase, kelancaran aliran air, hingga kondisi lingkungan sekitar. Menurutnya, penanganan genangan harus didasarkan pada hasil pemeriksaan lapangan agar solusi yang diberikan sesuai dengan penyebab permasalahan.

Persoalan infrastruktur lainnya adalah minimnya penerangan jalan di Jalan Gempol. Dari tujuh tiang lampu yang tersedia, warga menyebut hanya satu lampu yang masih berfungsi. Kondisi ini dinilai mengganggu kenyamanan dan berpotensi memengaruhi keamanan masyarakat saat beraktivitas pada malam hari.

Farhan menargetkan perbaikan PJU di kawasan tersebut dapat diselesaikan dalam pekan ini. Ia bahkan berencana kembali mengunjungi lokasi pada Jumat untuk memastikan progres penanganan.

“Kalau untuk PJU sudah pasti minggu ini selesai. Jadi hari Jumat kita datang ke sini, kita sudah lihat hasilnya,” kata Farhan.

Dalam dialog tersebut, warga juga menyampaikan kendala administrasi penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) di Kompleks Patra Asri. Farhan meminta perangkat daerah terkait menindaklanjuti proses verifikasi dan penyelesaian administrasi, termasuk memeriksa kesesuaian site plan serta fasilitas yang menjadi bagian dari kawasan permukiman.

Di bidang pendidikan, warga turut menyampaikan persoalan akses terhadap sekolah negeri tingkat SMP dan SMA. Jarak sekolah serta penerapan sistem zonasi menjadi perhatian masyarakat yang berharap mendapatkan akses pendidikan lebih dekat dengan tempat tinggal.

Selain menyerap aspirasi terkait infrastruktur dan pelayanan publik, Farhan juga mengapresiasi upaya masyarakat Cipadung Wetan dalam mengembangkan pengelolaan sampah berbasis lingkungan.

Sejumlah inisiatif telah dilakukan warga, mulai dari pemilahan sampah, budidaya maggot, hingga pengembangan bank sampah. Edukasi pemilahan sampah juga terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai unsur masyarakat, termasuk perangkat kewilayahan dan mahasiswa yang menjalankan kuliah kerja nyata (KKN).

Farhan menilai keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam memperkuat pengelolaan sampah dari sumbernya. Kebiasaan memilah sampah organik dan anorganik perlu terus dibangun agar pengelolaan sampah di tingkat lingkungan semakin efektif.

Melalui kegiatan Siskamling Siaga Bencana, Pemerintah Kota Bandung berupaya memperkuat komunikasi langsung dengan masyarakat sekaligus mengidentifikasi persoalan yang membutuhkan penanganan di tingkat kewilayahan.

Berbagai aspirasi yang disampaikan warga selanjutnya menjadi bahan koordinasi dengan perangkat daerah terkait agar penanganannya dapat dilakukan sesuai kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat.