Kepuasan Capai 84,3 Persen, Layanan Adminduk Bandung Makin Terintegrasi

BANDUNG, SIBER -- Layanan administrasi kependudukan (adminduk) di Kota Bandung kini semakin terintegrasi dan mengikuti setiap fase kehidupan masyarakat, mulai dari kelahiran hingga kematian. Transformasi ini turut mendorong tingkat kepuasan publik mencapai 84,3 persen berdasarkan Survei Teropong Daerah Litbang Kompas periode 23 Februari–3 Maret 2026.

Perubahan signifikan terlihat pada proses pengurusan dokumen yang kini lebih sederhana, cepat, dan tidak berulang. Warga tidak lagi harus datang ke kantor pelayanan, karena berbagai dokumen dapat diurus bersamaan dengan momen penting kehidupan.

Pada fase awal, pencatatan dilakukan melalui program Pelana (Pelayanan Adminduk di Tempat Persalinan). Melalui kerja sama dengan 102 fasilitas kesehatan, orang tua dapat langsung memperoleh dokumen seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak saat proses persalinan berlangsung.

Memasuki fase pernikahan, program Kompak Kang memungkinkan pembaruan data dilakukan bersamaan dengan pencatatan di Kantor Urusan Agama di 30 kecamatan. Dengan demikian, pasangan tidak perlu lagi mengurus perubahan dokumen secara terpisah.

Sementara itu, perubahan status keluarga difasilitasi melalui program Siap Pa yang terintegrasi dengan Pengadilan Agama. Setelah putusan, dokumen kependudukan dapat langsung diperbarui tanpa prosedur tambahan.

Pada fase akhir kehidupan, program Pelita Hati memberikan kemudahan dalam pengurusan akta kematian melalui layanan di tingkat kelurahan, sehingga proses administrasi bagi keluarga menjadi lebih ringan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung juga memperluas akses layanan melalui sistem daring serta layanan akhir pekan, guna menjangkau masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu.

Kepala Disdukcapil Kota Bandung, Tatang Muhtar, mengatakan perubahan ini menggeser pendekatan layanan dari berbasis loket menjadi berbasis kebutuhan masyarakat.

“Dari kelahiran hingga perubahan status keluarga, kami rangkai agar prosesnya lebih cepat dan tidak berulang,” ujarnya.

Selain itu, penguatan sistem digital terus dilakukan melalui pengembangan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang saat ini telah mencapai 21,19 persen dari target aktivasi.

Meski demikian, tantangan masih ada, terutama dalam memperluas jangkauan layanan digital, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta memastikan kelompok rentan tetap terlayani optimal.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa adminduk merupakan fondasi utama dalam mengakses berbagai layanan dasar.

“Administrasi kependudukan adalah pintu masuk bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan dasar. Karena itu kami pastikan prosesnya mudah, cepat, dan bisa diakses kapan pun,” ujarnya.

Pemerintah Kota Bandung akan terus memperkuat integrasi layanan dan kemudahan akses, sehingga pengurusan dokumen menjadi bagian yang natural dalam setiap peristiwa penting kehidupan warga.

83,8 Persen Warga Puas, Perubahan Pendidikan di Bandung Mulai Terasa hingga Kesehatan Mental Siswa

BANDUNG — Perubahan di sektor pendidikan Kota Bandung mulai dirasakan langsung oleh masyarakat. Survei Litbang Kompas mencatat 83,8 persen warga menyatakan puas terhadap layanan pendidikan.

Survei Teropong Daerah Kota Bandung yang dilaksanakan pada 23 Februari hingga 3 Maret 2026 menempatkan sektor pendidikan sebagai salah satu layanan publik dengan tingkat kepuasan tertinggi. Capaian ini menunjukkan berbagai program yang dijalankan tidak lagi sebatas kebijakan, tetapi mulai berdampak nyata di lingkungan sekolah.

Perubahan paling terasa terjadi pada aspek yang dekat dengan keseharian siswa, mulai dari kondisi ruang belajar, metode pembelajaran, hingga perhatian terhadap aspek non-akademik seperti pendidikan karakter dan kesehatan mental.

Dalam satu tahun terakhir, Pemerintah Kota Bandung memperkuat dukungan operasional sekolah melalui program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Program ini membantu sekolah memenuhi kebutuhan dasar kegiatan belajar mengajar sekaligus memberikan fleksibilitas dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.

Penataan sarana pendidikan juga dilakukan secara terarah. Sepanjang 2025, tercatat penambahan 7 ruang kelas baru jenjang SD, rehabilitasi 260 ruang kelas, perbaikan 87 toilet, penyediaan 10 sumur bor, serta pembangunan tembok batas di 4 SD negeri.

Pada jenjang SMP, penguatan dilakukan melalui pembangunan 1 unit sekolah baru, penambahan 16 ruang kelas, rehabilitasi 78 ruang kelas, perbaikan 29 toilet, serta penyediaan 2 ruang ibadah. Upaya ini berdampak langsung pada peningkatan kenyamanan dan efektivitas proses belajar.

Selain aspek fisik, pendekatan pembelajaran juga terus diperkuat. Dinas Pendidikan Kota Bandung mendorong penguatan pendidikan karakter yang kini diterapkan di seluruh SMP negeri untuk kelas 9. Program ini mulai menunjukkan dampak terhadap kedisiplinan dan interaksi sosial siswa.

Perhatian terhadap siswa juga diperluas ke aspek kesehatan mental. Dalam satu tahun terakhir, sistem deteksi dini kesehatan mental mulai dikembangkan sebagai langkah preventif untuk mengidentifikasi potensi masalah sejak awal.

Akses pendidikan pun terus diperluas melalui program bantuan bagi siswa dari keluarga rentan. Bantuan ini menjangkau sekitar 8.379 siswa SD dan 14.545 siswa SMP untuk memastikan keberlanjutan pendidikan mereka.

Meski menunjukkan tren positif, sejumlah tantangan masih dihadapi, seperti pemerataan kualitas pendidikan antarwilayah, keterbatasan kapasitas sekolah di kawasan padat penduduk, serta tekanan ekonomi yang dapat memengaruhi akses pendidikan.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa sektor pendidikan akan tetap menjadi prioritas pembangunan kota.

“Perubahan pendidikan harus dirasakan langsung oleh siswa, bukan hanya terlihat di atas kertas. Karena itu kami terus memperkuat dukungan ke sekolah agar proses belajar berjalan lebih baik,” ujarnya.

Pemerintah Kota Bandung menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan melalui penguatan fasilitas, pemerataan kualitas sekolah, serta dukungan menyeluruh terhadap perkembangan siswa, baik akademik maupun non-akademik.

Pemkot Bandung Perkuat Puskesmas, Tingkat Kepuasan Layanan Kesehatan 85,9 Persen

BANDUNG — Layanan kesehatan menjadi sektor pelayanan publik dengan tingkat kepuasan tertinggi di Kota Bandung. Survei yang dilakukan Litbang Kompas mencatat 85,9 persen warga menyatakan puas terhadap layanan kesehatan.

Survei Teropong Daerah Kota Bandung yang dilaksanakan pada 23 Februari hingga 3 Maret 2026 menunjukkan layanan kesehatan menjadi sektor yang paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dibandingkan layanan publik lainnya.

Dalam satu tahun terakhir, Pemerintah Kota Bandung mencatat peningkatan signifikan pada akses layanan kesehatan. Cakupan Universal Health Coverage (UHC) telah mencapai 99,39 persen, dengan jumlah peserta jaminan kesehatan sebanyak 2.583.777 jiwa.

Perluasan akses ini didukung oleh kesiapan fasilitas kesehatan yang semakin responsif. Sejumlah puskesmas kini telah menghadirkan layanan 24 jam, di antaranya Puskesmas Ibrahim Adjie dan Puskesmas Garuda, guna memenuhi kebutuhan layanan darurat dan persalinan.

Selain itu, penguatan kualitas layanan dilakukan melalui peningkatan kapasitas di 80 puskesmas, penguatan layanan rujukan di rumah sakit daerah, serta penambahan 236 tenaga kesehatan dalam setahun terakhir.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam, mengatakan capaian tingkat kepuasan tersebut menjadi indikator bahwa kebijakan layanan kesehatan berada pada arah yang tepat.

“Angka kepuasan 85,9 persen menunjukkan masyarakat sudah merasakan manfaat layanan kesehatan. Namun, ini juga menjadi dasar bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan, terutama dalam pemerataan akses dan percepatan pelayanan,” ujarnya.

Meski demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi di lapangan. Di antaranya waktu tunggu layanan di beberapa fasilitas kesehatan, distribusi beban antara puskesmas dan rumah sakit, serta kebutuhan peningkatan layanan di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa sektor kesehatan akan tetap menjadi prioritas utama pembangunan kota.

“Kami memastikan layanan kesehatan semakin mudah diakses, kualitasnya meningkat, dan dapat menjangkau seluruh warga,” kata Farhan.

Pemerintah Kota Bandung berkomitmen terus memperkuat layanan kesehatan melalui peningkatan fasilitas, penguatan tenaga medis, serta pengembangan layanan berbasis teknologi agar manfaatnya semakin merata dirasakan masyarakat.