Kasus Eks Waka BGN SS Jadi Sorotan, Kejagung Didesak Bongkar Aktor Utama

JAKARTA, SIBER – Kasus hukum yang menjerat mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, SS, kini menjadi perhatian publik. Penetapan status tersangka terhadap SS dinilai menimbulkan banyak pertanyaan.

Sebelum dicopot dari jabatannya, SS diketahui sempat mengungkap dugaan praktik jual beli titik lokasi dapur SPPG di lingkungan BGN. Namun, tidak lama setelah pengungkapan tersebut, dirinya justru terseret kasus hukum.

Kondisi itu memicu dugaan bahwa SS hanya dijadikan “tumbal” dalam kasus yang lebih besar. Untuk itu, SS kini mengajukan diri sebagai Justice Collaborator guna membantu membongkar dugaan korupsi di tubuh BGN pusat.

Sejumlah pihak mendesak Kejaksaan Agung agar tidak berhenti pada penetapan tersangka semata, melainkan juga mengusut pihak-pihak lain yang diduga memiliki keterlibatan lebih besar.

Publik pun menunggu komitmen aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus tersebut secara transparan dan menyeluruh.

Satpol PP Bandung Gandeng OPD, BIN, TNI dan Polri Perkuat Data Penegakan Perda

BANDUNG – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung memperkuat sinergi lintas instansi untuk mendukung penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) melalui penyediaan data yang akurat, terintegrasi, dan berbasis kewenangan masing-masing instansi.

Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi, mengatakan data yang valid menjadi fondasi penting dalam setiap langkah penegakan hukum daerah, mulai dari proses pemetaan masalah hingga pelaksanaan penertiban di lapangan.

Karena itu, Satpol PP melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), unsur kewilayahan, Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, dan Polri untuk memperkuat kualitas data yang digunakan dalam pengambilan kebijakan.

"Optimalisasi data ini sangat penting karena setiap tindakan penegakan memerlukan pemetaan yang jelas dan berbasis fakta. Karena itu kami membutuhkan dukungan seluruh perangkat daerah untuk menyampaikan data yang akurat sesuai kewenangannya," ujar Bambang dalam Rapat Optimalisasi dan Sinkronisasi Penegakan Perda dan Perkada serta Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas), Kamis (4/6/2026).

Menurut Bambang, sejumlah persoalan strategis seperti reklame, perizinan, pajak daerah, penerangan jalan umum, hingga berbagai persoalan kewilayahan membutuhkan dukungan data sektoral yang lengkap agar penanganannya lebih tepat sasaran.

Ia menegaskan, data yang akurat juga menjadi kebutuhan penting dalam penyusunan laporan dan penyampaian informasi kepada pimpinan daerah maupun DPRD.

"Tanpa data yang akurat, kami tidak akan mampu menyusun pemetaan yang baik maupun menyampaikan kebutuhan dan kondisi lapangan secara komprehensif kepada pimpinan dan DPRD," katanya.

Melalui penguatan basis data dan koordinasi lintas sektor, Satpol PP berharap pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada di Kota Bandung dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Bulan Belanja Bandung 2026 Siap Tarik Wisatawan, Bandung Great Sale Digelar di Laswi Heritage

BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung kembali menggelar Bulan Belanja Bandung (BBB) 2026 sebagai strategi memperkuat posisi Kota Bandung sebagai destinasi wisata belanja, kuliner, dan ekonomi kreatif nasional.

Program yang berlangsung dari Juni hingga Agustus 2026 ini menghadirkan berbagai kegiatan kolaboratif yang melibatkan pusat perbelanjaan, pelaku usaha, UMKM, komunitas kreatif, hingga sektor pariwisata.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung, Ronny Ahmad Nurudin, mengatakan penyelenggaraan BBB tahun ini dirancang lebih luas dengan tujuan meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kita targetkan kunjungan wisata meningkat, terutama dari luar kota. Bandung harus jadi tujuan utama untuk belanja, kuliner, dan fesyen,” ujarnya.

Rangkaian kegiatan akan dimulai dengan Pasar Kreatif Bandung pada 8 Juni hingga 2 Agustus 2026 yang melibatkan ratusan UMKM. Setelah itu, masyarakat dapat menikmati berbagai program promosi dalam Indonesia Shopping Festival (ISF) dan Hari Belanja Diskon Indonesia (HBDI).

Puncak kegiatan akan berlangsung melalui Bandung Great Sale pada 21–23 Agustus 2026. Berbeda dari tahun sebelumnya, kegiatan kali ini dipusatkan di kawasan Laswi Heritage sebagai ruang terbuka yang diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan dan masyarakat.

Menurut Ronny, konsep tersebut merupakan bagian dari upaya menghadirkan pengalaman wisata belanja yang lebih menarik sekaligus memperkenalkan destinasi baru di Kota Bandung.

Ia menegaskan, keberhasilan Bulan Belanja Bandung tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan melalui semangat kolaborasi.

“Tidak ada kompetisi, yang ada kolaborasi. Kita ingin semua stakeholder terlibat agar dampaknya lebih luas,” katanya.

Melalui rangkaian BBB 2026, Kota Bandung diharapkan semakin dikenal sebagai pusat ekonomi kreatif, fesyen, kuliner, dan destinasi wisata belanja unggulan di Indonesia.