Farhan Tegaskan Tiga Prioritas Pelayanan Publik: Kesehatan, Pendidikan, dan Adminduk

BANDUNG – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan pelayanan publik harus menjadi prioritas utama seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Ia meminta seluruh perangkat daerah memastikan setiap warga memperoleh hak dasar, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan.

Pernyataan tersebut disampaikan Farhan saat memimpin Apel Mulai Bekerja yang dirangkaikan dengan Pelepasan Purna Tugas ASN di Plaza Balai Kota Bandung, Senin (27/7/2026).

Farhan menyebut pelayanan kesehatan menjadi prioritas pertama yang harus dijaga seluruh fasilitas kesehatan di Kota Bandung.

Ia menegaskan tidak boleh ada pasien yang ditolak ketika membutuhkan layanan medis. Menurutnya, pemerintah akan memberikan sanksi kepada pimpinan fasilitas kesehatan milik pemerintah apabila terjadi penolakan, sedangkan rumah sakit swasta akan dievaluasi izinnya.

Selain kesehatan, Farhan juga menyoroti sektor pendidikan. Ia meminta seluruh anak usia sekolah di Kota Bandung memperoleh akses pendidikan, termasuk anak yang masih berstatus Anak Tidak Sekolah (ATS).

Prioritas berikutnya adalah administrasi kependudukan. Farhan menargetkan seluruh warga memiliki dokumen kependudukan yang lengkap agar dapat mengakses berbagai layanan pemerintah.

Kemarau Datang, Pemkot Bandung Pastikan Tak Ada Warga Kesulitan Air Bersih

BANDUNG – Memasuki musim kemarau, Pemerintah Kota Bandung memastikan masyarakat tetap memperoleh akses air bersih. Armada mobil tangki setiap hari disiagakan untuk melayani wilayah yang mulai mengalami penurunan pasokan air.

Sejumlah kawasan di Bandung Timur dan Utara mulai merasakan dampak musim kemarau. Namun kondisi tersebut belum mengganggu kebutuhan dasar masyarakat karena distribusi air bersih dilakukan secara rutin.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pemerintah terus memantau wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan agar bantuan dapat segera dikirim.

Distribusi dilakukan melalui armada Perumda Tirtawening dengan dukungan TNI dan berbagai pihak lainnya.

Menurut Farhan, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan seluruh warga tetap mendapatkan pelayanan air bersih selama musim kemarau berlangsung.

Pasca Pengesahan UU Polri, RASN Sampaikan Tiga Harapan untuk Penguatan Institusi Kepolisian

BANDUNG, SIBER– Rumah Aliansi Sunda Ngahiji (RASN) menyampaikan tiga harapan utama setelah disahkannya Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2025. Mulai dari percepatan aturan turunan, penguatan kemitraan berbasis kearifan lokal, hingga peningkatan pengawasan terhadap institusi Polri.

 Sekretaris Jenderal RASN, Kang Ogi, mengatakan pengesahan UU tersebut diharapkan mampu memperkuat peran Polri dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan mengedepankan semangat Presisi.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada DPR RI dan Pemerintah. Dengan hadirnya payung hukum baru ini, kami berharap Polri semakin kuat menjalankan tugasnya untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat," ujar Kang Ogi kepada media, Senin, (27/7/2026).

RASN menyampaikan tiga harapan pasca-pengesahan UU Polri. Pertama, pemerintah dan Polri diminta segera menyusun aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Kapolri agar implementasi regulasi berjalan cepat, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kedua, RASN mendorong penguatan kemitraan Polri dengan masyarakat melalui pendekatan berbasis kearifan lokal Sunda.

Menurut Kang Ogi, polisi harus menjadi sosok "pamomong" yang mengedepankan nilai silih asah, silih asih, dan silih asuh bersama ulama, tokoh adat, serta organisasi kemasyarakatan dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Selain itu, RASN juga menekankan pentingnya penguatan akuntabilitas melalui pengawasan internal maupun eksternal. Organisasi tersebut mendukung penguatan kelembagaan Polri, namun meminta mekanisme pengawasan, termasuk peran Kompolnas dan partisipasi masyarakat, terus dioptimalkan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

RASN juga menyatakan kesiapan menjadi mitra strategis Polri, khususnya Polda Jawa Barat, dalam menjaga kondusivitas wilayah, menangkal penyebaran hoaks, serta membangun budaya hukum di tengah masyarakat.

Di akhir pernyataannya, Kang Ogi mengingatkan pesan leluhur Sunda agar aparat kepolisian senantiasa menjadi pengayom yang adil dan melayani seluruh rakyat Indonesia.