JPKP Akan Laporkan Bank BJB ke APH, Soroti Dugaan Penyimpangan Belanja Iklan

BANDUNG, SIBER — Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) berencana melaporkan Bank BJB ke Aparat Penegak Hukum (APH) atas dugaan penyimpangan dalam belanja iklan.

Koordinator Dewan Pimpinan Daerah (DPD) JPKP, Aji Kresna, mengungkapkan pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan dalam distribusi anggaran iklan kepada media, baik cetak, daring, maupun elektronik.

Menurut Aji, pembagian porsi iklan dinilai tidak transparan dan diduga tidak mengikuti prosedur yang berlaku. Ia menyebut, secara aturan kerja sama iklan seharusnya hanya diberikan kepada media yang telah terdaftar sebagai rekanan resmi.

“Namun pada kenyataannya, banyak media yang tidak menjadi rekanan justru tetap mendapatkan porsi iklan,” ujarnya, Minggu (27/04).

Sebelumnya, kasus pengelolaan dana iklan Bank BJB sempat menjadi sorotan setelah diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait anggaran senilai Rp222 miliar. Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan lima tersangka, terdiri dari dua pejabat bank dan tiga pihak agensi periklanan.

Pasca kasus tersebut, Bank BJB diketahui menerapkan sistem direct atau pemasangan iklan langsung tanpa melalui agensi. Namun, mekanisme tersebut tetap mensyaratkan media harus terdaftar sebagai rekanan melalui sistem e-procurement.

Aji menegaskan, pihaknya akan segera melayangkan laporan resmi ke KPK, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, serta Kejaksaan Negeri Bandung atas dugaan penyalahgunaan kewenangan tersebut.

“Semua ini terjadi saat Plt Direktur Utama, Ayi Subarna, masih menjabat sebagai pimpinan,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti rencana Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank BJB yang dijadwalkan berlangsung pada 28 April, dengan agenda pengusulan Ayi Subarna sebagai Direktur Utama definitif.

Aji berharap para pemegang saham mempertimbangkan kembali rencana tersebut dengan melihat rekam jejak persoalan sebelumnya.

“Bank BJB seharusnya belajar dari kasus sebelumnya. Jangan sampai persoalan terkait iklan kembali terulang,” pungkasnya.

Menaker: Lulusan Perguruan Tinggi Harus Miliki Strategi Triple Readiness Hadapi Era AI

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa ijazah akademik tidak lagi menjadi jaminan utama dalam memenangkan persaingan di pasar kerja global. Lulusan perguruan tinggi diminta membekali diri dengan strategi Triple Readiness untuk menghadapi disrupsi teknologi, khususnya Artificial Intelligence.

Hal itu disampaikan Yassierli saat memberikan orasi ilmiah pada Wisuda Program Sarjana dan Magister Universitas Paramadina di Jakarta, Sabtu (25/4/2026).

Dalam orasinya, ia mengungkapkan bahwa perubahan lanskap dunia kerja terjadi sangat cepat. Mengutip data LinkedIn, sekitar 80 persen jenis pekerjaan saat ini tidak ada 20 tahun lalu, dan 50 persen pekerjaan yang ada saat ini diperkirakan akan tidak relevan dalam satu dekade ke depan.

“Tantangan terbesar kita saat ini adalah digital skill gap. Tenaga kerja Indonesia yang memiliki keterampilan digital baru mencapai 27 persen, masih jauh dari standar global sebesar 60 hingga 70 persen,” ujarnya.

Meski demikian, Yassierli menilai perubahan ini juga membuka peluang ekonomi baru, seperti green economy, platform digital, dan care economy, yang dapat dimanfaatkan generasi muda.

Untuk itu, ia memperkenalkan konsep Triple Readiness sebagai bekal utama lulusan perguruan tinggi.

Pertama, technical skills readiness, yaitu penguasaan keterampilan teknis yang relevan dengan kebutuhan industri masa depan, seperti advanced digital skills dan pekerjaan berbasis ekonomi hijau. Ia menegaskan bahwa sekadar mampu menggunakan media sosial bukan termasuk keterampilan digital yang dibutuhkan industri.

Kedua, human skills readiness, yang mencakup kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kepemimpinan, dan empati. Menurutnya, keterampilan ini tetap menjadi pembeda di tengah pesatnya perkembangan AI.

“AI tidak akan bekerja optimal tanpa sentuhan manusia. Human skills membuat pengguna memahami konteks, batasan, dan risiko AI,” jelasnya.

Ketiga, market entry readiness, yakni kesiapan memasuki dunia kerja melalui pemahaman terhadap kebutuhan industri. Lulusan didorong memiliki portofolio, pengalaman magang, serta sertifikasi kompetensi sebagai bukti kemampuan.

Yassierli juga menyoroti pentingnya penguasaan AI. Berdasarkan survei, hampir 70 persen pemimpin bisnis di Indonesia enggan merekrut kandidat yang tidak memiliki kemampuan dasar AI. Permintaan pekerjaan dengan keterampilan AI di Asia Tenggara bahkan meningkat hingga 2,4 kali lipat dalam lima tahun terakhir.

“Yang dicari industri saat ini adalah skills, not school. Tren menunjukkan peningkatan signifikan lowongan kerja yang lebih menekankan kompetensi dibandingkan gelar,” tegasnya.

Di akhir orasi, Yassierli menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui program reskilling dan upskilling di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Kuncinya adalah growth mindset. Jadilah pembelajar sepanjang hayat yang siap beradaptasi dengan perubahan,” pungkasnya.

Menaker Ajak Serikat Pekerja Tingkatkan Kompetensi Hadapi Transformasi Kerja

JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengajak serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) untuk tidak hanya berfokus pada advokasi, tetapi juga berperan aktif dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja.

Ajakan itu disampaikan saat membuka Kongres ke-VII Serikat Buruh Sejahtera Indonesia di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Yassierli menilai, transformasi dunia kerja berlangsung sangat cepat akibat dinamika global, percepatan digitalisasi, serta perkembangan Artificial Intelligence yang mengubah kebutuhan keterampilan di berbagai sektor industri.

“Pekerja Indonesia harus memiliki daya saing dan kompetensi yang kuat. Serikat pekerja juga memiliki peran penting untuk menyiapkan anggotanya menghadapi transformasi dunia kerja yang sangat cepat,” ujar Yassierli.

Ia menegaskan, peningkatan kesejahteraan pekerja harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dalam hal ini, serikat pekerja dinilai dapat menjadi jembatan antara kebutuhan industri dan pengembangan kapasitas tenaga kerja.

Kementerian Ketenagakerjaan, lanjutnya, membuka ruang kolaborasi dengan SP/SB untuk menghadirkan program pelatihan berbasis kebutuhan industri. Program tersebut mencakup peningkatan keterampilan teknis dan nonteknis, sertifikasi kompetensi, edukasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta penguatan produktivitas.

“Silakan sampaikan kebutuhan pelatihan yang diperlukan. Pemerintah siap memfasilitasi agar pekerja memiliki nilai tambah dan posisi tawar yang semakin baik,” katanya.

Selain peningkatan kompetensi, pemerintah juga berkomitmen memperkuat perlindungan pekerja, antara lain melalui optimalisasi program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) serta perluasan perlindungan bagi pekerja platform digital, seperti pengemudi dan kurir daring.

Yassierli juga mendorong serikat pekerja untuk aktif memberikan masukan terhadap regulasi ketenagakerjaan yang tengah dibahas. Menurutnya, hubungan industrial yang sehat hanya dapat terwujud melalui dialog konstruktif antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja.

“Semangat kita sama, yaitu memajukan industri sekaligus menyejahterakan pekerja,” tuturnya.