BANDUNG - Untuk mempermudah warga Kota Bandung memperoleh akses keuangan, Pemerintah Kota Bandung melakukan sejumlah langkah terobosan. Melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), ada 6 program yang dapat diakses warga.
Enam program TPAKD yaitu Simpanan Pelajar, Kredit Usaha Rakyat, Bandung Melawan Rentenir, Program Bank Sampah (Kang Pisman), Buruan Sae dan Salapak Mircoshop.
Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bandung, Yana Mulyana berharap program yang digulirkan Pemkot Bandung membawa angin segar bagi warga pada bidang keuangan.
Menurutnya, untuk mengatasi berbagai dampak pandem Covid-19, perlu akses keuangan bagi masyarakat agar lebih produktif.
Tak hanya itu, jasa keuangan dapat meningkatkan peran dalam pembangunan ekonomi daerah.
"TPAKD sebagai forum Koordinasi antar instansi, menjadi peran vital mewujudkan keterbukaan akses keuangan bagi masyarakat," katanya pada acara Rapat Pleno TPAKD Kota Bandung, di Papandayan Hotel, Kamis 7 April 2022.
Menurut Yana, melalui TPAKD ini akan muncul terobosan baru yang lebih produktif dalam mengembangkan ekonomi.
"Ke depan, lembaga jasa keuangan bisa berperan aktif dalam mendorong pembangunan daerah terutama menggali berbagai potensi ekonomi," tuturnya.
Di tempat yang sama, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Bandung, Eric M. Attauriq menerangkan, TPAKD merupakan forum koordinasi bagi lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk akses keuangan di daerah.
Eric yang juga sebagai Wakil Koordinator ll TPAKD Kota Bandung berharap, dengan program kerja yang telah disusun dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial.
"Salah satu tujuannya yaitu mendorong akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam mendukung perekonomian Kota Bandung," ujarnya.
Berikut 6 program kerja selama 2022-2023:
1. Program Simpanan Pelajar, merupakan upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung agar pelajar memiliki simpanan dan menanamkan literasi keuangan sejak dini.
Melalui simpanan pelajar ini, dapat mendorong pencapaian target inklusi keuangan sebesar 90 persen pada tahun 2024.
2. Program Kredit Usaha Rakyat. Program ini dapat mendorong akses pembiayaan bagi pelaku usaha dalam upaya pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi covid.
3. Bandung Melawan Rentenir. Ini meliputi pengumpul data dan informasi, verifikasi koperasi ilegal, san dukungan legal juga sosial kepada masyarakat yang terjerat rentenir.
4. Program Bank Sampah (Kang Pisman). Didorong untuk diimplementasikan di sekolah sehingga pelajar dapat sejak dini peduli kepada lingkungan dan mandiri dalam keuangan dengan cara menabung.
5. Buruan Sae. Mengoptimalisasi pemasaran produk segar dan olahan dari program ini melalui jejaring media online maupun offline. Hal ini dapat meningkatkan kepedulian masyarakat dalam mendukung program Ketahan pangan.
6. Salapak Microshop. Merupakan sarana layanan pemasaran produk koperasi dan UMKM yang menjabarkan produk unggulan para pelaku usaha.
Setiap program kerja memiliki kegiatan, hasil juga target. Sehingga instansi terkait didorong untuk lebih aktif dalam melakukan kegiatan tersebut.
Sedangkan, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional ll Jawa Barat, Indarto Budiwitono menjamin warga Kota Bandung dapat memperoleh akses keuangan sesuai dengan kebutuhan.
Ia berharap program yang direncanakan bisa mendorong lembaga jasa keuangan baik bank maupun non bank lebih meningkatkan perannya.
"Bisa terealisasi, kami yakin kuncinya memperluas akses keuangan bagi masyarakat juga produk dan layanan keuangan digital, " bebernya.
Enam program TPAKD yaitu Simpanan Pelajar, Kredit Usaha Rakyat, Bandung Melawan Rentenir, Program Bank Sampah (Kang Pisman), Buruan Sae dan Salapak Mircoshop.
Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bandung, Yana Mulyana berharap program yang digulirkan Pemkot Bandung membawa angin segar bagi warga pada bidang keuangan.
Menurutnya, untuk mengatasi berbagai dampak pandem Covid-19, perlu akses keuangan bagi masyarakat agar lebih produktif.
Tak hanya itu, jasa keuangan dapat meningkatkan peran dalam pembangunan ekonomi daerah.
"TPAKD sebagai forum Koordinasi antar instansi, menjadi peran vital mewujudkan keterbukaan akses keuangan bagi masyarakat," katanya pada acara Rapat Pleno TPAKD Kota Bandung, di Papandayan Hotel, Kamis 7 April 2022.
Menurut Yana, melalui TPAKD ini akan muncul terobosan baru yang lebih produktif dalam mengembangkan ekonomi.
"Ke depan, lembaga jasa keuangan bisa berperan aktif dalam mendorong pembangunan daerah terutama menggali berbagai potensi ekonomi," tuturnya.
Di tempat yang sama, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Bandung, Eric M. Attauriq menerangkan, TPAKD merupakan forum koordinasi bagi lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk akses keuangan di daerah.
Eric yang juga sebagai Wakil Koordinator ll TPAKD Kota Bandung berharap, dengan program kerja yang telah disusun dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial.
"Salah satu tujuannya yaitu mendorong akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam mendukung perekonomian Kota Bandung," ujarnya.
Berikut 6 program kerja selama 2022-2023:
1. Program Simpanan Pelajar, merupakan upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung agar pelajar memiliki simpanan dan menanamkan literasi keuangan sejak dini.
Melalui simpanan pelajar ini, dapat mendorong pencapaian target inklusi keuangan sebesar 90 persen pada tahun 2024.
2. Program Kredit Usaha Rakyat. Program ini dapat mendorong akses pembiayaan bagi pelaku usaha dalam upaya pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi covid.
3. Bandung Melawan Rentenir. Ini meliputi pengumpul data dan informasi, verifikasi koperasi ilegal, san dukungan legal juga sosial kepada masyarakat yang terjerat rentenir.
4. Program Bank Sampah (Kang Pisman). Didorong untuk diimplementasikan di sekolah sehingga pelajar dapat sejak dini peduli kepada lingkungan dan mandiri dalam keuangan dengan cara menabung.
5. Buruan Sae. Mengoptimalisasi pemasaran produk segar dan olahan dari program ini melalui jejaring media online maupun offline. Hal ini dapat meningkatkan kepedulian masyarakat dalam mendukung program Ketahan pangan.
6. Salapak Microshop. Merupakan sarana layanan pemasaran produk koperasi dan UMKM yang menjabarkan produk unggulan para pelaku usaha.
Setiap program kerja memiliki kegiatan, hasil juga target. Sehingga instansi terkait didorong untuk lebih aktif dalam melakukan kegiatan tersebut.
Sedangkan, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional ll Jawa Barat, Indarto Budiwitono menjamin warga Kota Bandung dapat memperoleh akses keuangan sesuai dengan kebutuhan.
Ia berharap program yang direncanakan bisa mendorong lembaga jasa keuangan baik bank maupun non bank lebih meningkatkan perannya.
"Bisa terealisasi, kami yakin kuncinya memperluas akses keuangan bagi masyarakat juga produk dan layanan keuangan digital, " bebernya.
