BANDUNG, - Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung, Tono Rusdiantono menyatakan kunci utama dalam pengentasan kemiskinan yakni terletak pada keakuratan data. Sehingga, program pemerintah bisa tepat sasaran.
Tono mengaku memanfaatkan segala sumber daya baik manusia ataupun teknologi untuk akurasi data. Bahkan, pembaharuan dilakukan setiap hari.
"Sekarang instruksi Kemensos yang tadinya updating data itu 6 bulan sekali berubah jadi 3 bulan sekali, sekarang setiap bulan. Tiap hari dilakukan usulan, perbaikan dan kelaikan, memang ini harus sesuai prosedur," ucap Tono di Taman Dewi Sartika Bandung, Kamis, 7 Oktober 2021.
Oleh karenanya, Tono memastikan penyaluran beragam bantuan di Kota Bandung setidaknya menyentuh kisaran angka 90 persen. Bahkan ada yang sampai 100 persen sesuai dengan target sasaran.
"Makanya kita updating data. Mereka yang dapat bantuan tidak semata dapat bantuan, karena itu harus di-update. Kalau tidak cocok, itu saldonya nol. Itu bantuan dari pusat tidak akan bisa cair kalau tidak di-update," ujarnya.
Melalui verifikasi dan validasi data inilah, lanjut Tono, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kota Bandung selalu menyesuaikan dengan kondisi terkini. Seperti yang terhitung per Januari 2021 terpantau ada kenaikan sekitar 3.000 warga miskin.
"Sekarang updating data DTKS di Kota Bandung tadinya 136 ribu sekarang jadi 139 ribu. Kemarin kita juga kerja keras supaya bisa masuk DTKS yang memang betul bisa masuk dan belum terdata di DTKS," jelasnya.
Termasuk ketika ada arahan untuk mengeluarkan bantuan sosial saat PPKM Darurat lalu, Tono langsung bergerak cepat melakukan pendataan. Terlebih target penerima ini datang langsung dari usulan RT dan harus langsung diverifikasi dan validasi.
Selain yang pertama mengeluarkan, Tono menyebut Kota Bandung jadi satu-satunya daerah di Jawa Barat yang mengucurkan bantuan sosial saat PPKM Darurat. Kunci suksesnya juga terletak di proses pendataan karena targetnya adalah warga non-DTKS.
"Kemarin juga baru saja dibagikan tambahan bagi 60 ribu. Ini semuanya mendapatkan bantuan sosial yang non DTKS. Persentase penyalurannya mencapai 99,80 persen," ungkapnya.
Total bantuan berhasil tersalurkan kepada 59.964 Kelompok Penerima Manfaat (KPM). Dari 60 ribu PKM yang ditargetkan, sisanya tidak bisa cair lantaran ada yang meninggal, meningkat taraf ekonomi, dan sejumlah alasan lainnya.
Lebih lanjut Kepala Bidang Data dan Informasi Dinsos Kota Bandung, Susatyo Triwilopo mengungkapkan, untuk pengusulan DTKS bisa dengan tiga cara. Pertama yakni cara klasik melalui kelurahan untuk kemudian diteruskan usulannya kepada Dinsos.
"Kedua bisa melalui bantuan langsung ditunjuk langsung oleh Kementerian Sosial. Ketiga yang baru ini sepanjang masyarakat memenuhi dan layak masuk DTKS bisa mengusulkan mandiri masuk aplikasi cek bansos," kata Susatyo.
Masih menurut Susatyo, di aplikasi tersebut masyarakat bisa mengajukan usulan sekaligus melaporkan apabila mendapatkan kekeliruan data penerima. Semisal sudah termasuk DTKS, tetapi nyatanya secara taraf ekonomi tampak sudah mumpuni.
"Di aplikasi itu ada usul dan sanggah. Jadi bisa mengusulkan dan bisa melaporkan apabila melihat warga yang sudah mampu tapi dapat disanggah. Kemudian akan dibahas di kelurahan dan disampaikan usulan ke kita untuk dilakukan perubahan," katanya.
Tono mengaku memanfaatkan segala sumber daya baik manusia ataupun teknologi untuk akurasi data. Bahkan, pembaharuan dilakukan setiap hari.
"Sekarang instruksi Kemensos yang tadinya updating data itu 6 bulan sekali berubah jadi 3 bulan sekali, sekarang setiap bulan. Tiap hari dilakukan usulan, perbaikan dan kelaikan, memang ini harus sesuai prosedur," ucap Tono di Taman Dewi Sartika Bandung, Kamis, 7 Oktober 2021.
Oleh karenanya, Tono memastikan penyaluran beragam bantuan di Kota Bandung setidaknya menyentuh kisaran angka 90 persen. Bahkan ada yang sampai 100 persen sesuai dengan target sasaran.
"Makanya kita updating data. Mereka yang dapat bantuan tidak semata dapat bantuan, karena itu harus di-update. Kalau tidak cocok, itu saldonya nol. Itu bantuan dari pusat tidak akan bisa cair kalau tidak di-update," ujarnya.
Melalui verifikasi dan validasi data inilah, lanjut Tono, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kota Bandung selalu menyesuaikan dengan kondisi terkini. Seperti yang terhitung per Januari 2021 terpantau ada kenaikan sekitar 3.000 warga miskin.
"Sekarang updating data DTKS di Kota Bandung tadinya 136 ribu sekarang jadi 139 ribu. Kemarin kita juga kerja keras supaya bisa masuk DTKS yang memang betul bisa masuk dan belum terdata di DTKS," jelasnya.
Termasuk ketika ada arahan untuk mengeluarkan bantuan sosial saat PPKM Darurat lalu, Tono langsung bergerak cepat melakukan pendataan. Terlebih target penerima ini datang langsung dari usulan RT dan harus langsung diverifikasi dan validasi.
Selain yang pertama mengeluarkan, Tono menyebut Kota Bandung jadi satu-satunya daerah di Jawa Barat yang mengucurkan bantuan sosial saat PPKM Darurat. Kunci suksesnya juga terletak di proses pendataan karena targetnya adalah warga non-DTKS.
"Kemarin juga baru saja dibagikan tambahan bagi 60 ribu. Ini semuanya mendapatkan bantuan sosial yang non DTKS. Persentase penyalurannya mencapai 99,80 persen," ungkapnya.
Total bantuan berhasil tersalurkan kepada 59.964 Kelompok Penerima Manfaat (KPM). Dari 60 ribu PKM yang ditargetkan, sisanya tidak bisa cair lantaran ada yang meninggal, meningkat taraf ekonomi, dan sejumlah alasan lainnya.
Lebih lanjut Kepala Bidang Data dan Informasi Dinsos Kota Bandung, Susatyo Triwilopo mengungkapkan, untuk pengusulan DTKS bisa dengan tiga cara. Pertama yakni cara klasik melalui kelurahan untuk kemudian diteruskan usulannya kepada Dinsos.
"Kedua bisa melalui bantuan langsung ditunjuk langsung oleh Kementerian Sosial. Ketiga yang baru ini sepanjang masyarakat memenuhi dan layak masuk DTKS bisa mengusulkan mandiri masuk aplikasi cek bansos," kata Susatyo.
Masih menurut Susatyo, di aplikasi tersebut masyarakat bisa mengajukan usulan sekaligus melaporkan apabila mendapatkan kekeliruan data penerima. Semisal sudah termasuk DTKS, tetapi nyatanya secara taraf ekonomi tampak sudah mumpuni.
"Di aplikasi itu ada usul dan sanggah. Jadi bisa mengusulkan dan bisa melaporkan apabila melihat warga yang sudah mampu tapi dapat disanggah. Kemudian akan dibahas di kelurahan dan disampaikan usulan ke kita untuk dilakukan perubahan," katanya.
