SUMEDANG - Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat menyatakan, siap mendorong dan mengawasi Dinas Pendidikan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK/SLB secara online.
Terutama dalam hal ini membahas masalah masalah faktual bagaimana persiapan dan keluhan-keluhan yang terjadi di lapangan.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII di Kabupaten Sumedang, Selasa (13/4/2021).
"Kami dari Komisi V terus mengupayakan backup agar pelaksanaan PPDB yang tertib dan transparan. Terlebih ini PPDB online dan sistemnya berbeda dengan tahun lalu dan dilaksanakaan di saat pandemi Covid-19" ucap Gus Ahad sapaan Abdul Hadi.
"Kami akan terus kawal dalam prosesnya, agar prosesnya berjalan lancar dan semua anak di Jawa Barat bisa sekolah" imbuhnya.
Abdul Hadi pun mendorong, Pemprov Jabar agar lebih memperhatikan lagi keberadaan Kantor Cabang Dinas Wilayah VIII di Kabupaten Sumedang. Pasalnya sampai detik ini KCD Wilayah VIII tersebut masih belum memiliki kantor yang definitf.
"Kami berharap diwilayah VIII ini zero case dan ditambah doa kami agar kantor ini disegerakan mempunyai kantor yang layak. Bisa jadi tempat yang representatif, karena ini masalah citra provinsi artinya pemrpov serius dalam mengurusi OPD nya," pungkasnya.
Terutama dalam hal ini membahas masalah masalah faktual bagaimana persiapan dan keluhan-keluhan yang terjadi di lapangan.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII di Kabupaten Sumedang, Selasa (13/4/2021).
"Kami dari Komisi V terus mengupayakan backup agar pelaksanaan PPDB yang tertib dan transparan. Terlebih ini PPDB online dan sistemnya berbeda dengan tahun lalu dan dilaksanakaan di saat pandemi Covid-19" ucap Gus Ahad sapaan Abdul Hadi.
"Kami akan terus kawal dalam prosesnya, agar prosesnya berjalan lancar dan semua anak di Jawa Barat bisa sekolah" imbuhnya.
Abdul Hadi pun mendorong, Pemprov Jabar agar lebih memperhatikan lagi keberadaan Kantor Cabang Dinas Wilayah VIII di Kabupaten Sumedang. Pasalnya sampai detik ini KCD Wilayah VIII tersebut masih belum memiliki kantor yang definitf.
"Kami berharap diwilayah VIII ini zero case dan ditambah doa kami agar kantor ini disegerakan mempunyai kantor yang layak. Bisa jadi tempat yang representatif, karena ini masalah citra provinsi artinya pemrpov serius dalam mengurusi OPD nya," pungkasnya.
