BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dan JHPiego menandatangani kerja sama Program Keluarga Berencana Pasca Persalinan (KBPP) Pilihan di Jawa Barat.
Penandatangan secara virtual tersebut dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna, Country Director JHPiego, Herrio Hattu dan Sekda Provinsi Jawa barat, Setiawan Wangsaatmaja.
Turut didampingin oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Rita Verita, Kepala Dinas Komuniksi dan Informatika, Anton Sunarwibowo serta Kepala Bagian Kerjasama Kota Bandung, Dudi Prayudi.
Tak hanya Kota Bandung, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Karawang pun melakukan kerjasama tersebut yang ditandatangani langsung oleh Sekretaris Daerah masing–masing.
JHPiego (Johns Hopkins Program for International Education in Gynecology and Obstetrics) merupakan lembaga non-profit dunia yang bergerak di bidang kesehatan dan berafiliasi dengan Johns Hopkins University.
Rencana kegiatan tahunan tersebut bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak.
Adapun sasaranya yakni petugas kesehatan dan puskesmas. Ada juga kader penyuluh KB dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
Harapannya, yaitu menurunnya tingkat persentase kehamilan dalam jarak dekat, meningkatnya 60% wanita yang melahirkan dan mengakses KBPP sebelum meninggalkan fasker.
Tak hanya itu, meningkatnya 40% wanita yang mengakses KBPP dalam 6 minggu pasca persalinan.
Country Director JHPiego, Herrio Hattu berharap, kerja sama tersebut fokus pada tujuan yang telah ditetapkan dan bisa dilakukan oleh masing–masing kota kabupaten.
"Kami harap kerja sama di tiga lokasi ini dapat terjalin dengan baik dan pencapaian bersama," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Rita Verita menyampaikan, rencana kegiatan tahunan itu dilaksanakan dari tahun 2020–2023. Adapun kegiatannya seperti pelatihan dengan berbagai persiapan fasilitas pelayanan lainnya.
"Hari ini penandatanganan. Kegiatannya dari tahun 2020–2023. Selain pelatihan, tentunya persiapan fasilitas pelayanan kesehatan untuk program keluarga berencana pasca persalinan," jelas Rita.
Rencananya ada 8 puksesmas yang akan melaksanakan program itu. Namun sambil berjalan proses akan berkembang kembali.
"Jumlahnya tentu direncanakan oleh pihak JHPiego. Apakah akan ikut serta semuanya atau beberapa dari 8 puskesmas itu," tutur Rita.
"Kemudian ada perwakilan masing-masing daerah. Untuk tenaga yang akan dilatih. Diharapkan pelaksanaannya dalam waktu dekat, sekitar Januari mendatang," lanjutnya.
Penandatangan secara virtual tersebut dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna, Country Director JHPiego, Herrio Hattu dan Sekda Provinsi Jawa barat, Setiawan Wangsaatmaja.
Turut didampingin oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Rita Verita, Kepala Dinas Komuniksi dan Informatika, Anton Sunarwibowo serta Kepala Bagian Kerjasama Kota Bandung, Dudi Prayudi.
Tak hanya Kota Bandung, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Karawang pun melakukan kerjasama tersebut yang ditandatangani langsung oleh Sekretaris Daerah masing–masing.
JHPiego (Johns Hopkins Program for International Education in Gynecology and Obstetrics) merupakan lembaga non-profit dunia yang bergerak di bidang kesehatan dan berafiliasi dengan Johns Hopkins University.
Rencana kegiatan tahunan tersebut bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak.
Adapun sasaranya yakni petugas kesehatan dan puskesmas. Ada juga kader penyuluh KB dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
Harapannya, yaitu menurunnya tingkat persentase kehamilan dalam jarak dekat, meningkatnya 60% wanita yang melahirkan dan mengakses KBPP sebelum meninggalkan fasker.
Tak hanya itu, meningkatnya 40% wanita yang mengakses KBPP dalam 6 minggu pasca persalinan.
Country Director JHPiego, Herrio Hattu berharap, kerja sama tersebut fokus pada tujuan yang telah ditetapkan dan bisa dilakukan oleh masing–masing kota kabupaten.
"Kami harap kerja sama di tiga lokasi ini dapat terjalin dengan baik dan pencapaian bersama," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Rita Verita menyampaikan, rencana kegiatan tahunan itu dilaksanakan dari tahun 2020–2023. Adapun kegiatannya seperti pelatihan dengan berbagai persiapan fasilitas pelayanan lainnya.
"Hari ini penandatanganan. Kegiatannya dari tahun 2020–2023. Selain pelatihan, tentunya persiapan fasilitas pelayanan kesehatan untuk program keluarga berencana pasca persalinan," jelas Rita.
Rencananya ada 8 puksesmas yang akan melaksanakan program itu. Namun sambil berjalan proses akan berkembang kembali.
"Jumlahnya tentu direncanakan oleh pihak JHPiego. Apakah akan ikut serta semuanya atau beberapa dari 8 puskesmas itu," tutur Rita.
"Kemudian ada perwakilan masing-masing daerah. Untuk tenaga yang akan dilatih. Diharapkan pelaksanaannya dalam waktu dekat, sekitar Januari mendatang," lanjutnya.
