BANDUNG - Salah satu kunci sukses pelayanan Sistem Layanan Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) adalah pelayanan prima. Pelayanan prima akan tergantung pada sumber daya manusia (SDM) petugas.
Untuk itu juga, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melalui Dinas Sosial Penanggulangan Kemiskinan (Dinsosnangkis) Kota Bandung terus meningkatkan kualitas pelayanan dengan menggelar Bimbingan Teknis Sumber Daya Manusia (Bimtek SDM).
Terlebih, permasalahan Sosial di Kota Bandung dari tahun ke tahun semakin kompleks dan meningkat.
"Masalah ini perlu diatasi dengan pendekatan sistem, baik dari level kewilayahan, maupun sarana dan prasarana, serta SDM yang memiliki Kompetensi," ujar Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna saat paparan kepada peserta Bimtek SLRT di Hotel Papandayan, Kamis 15 Oktober 2020.
Menurut Ema, pendekatan sistem tersebut selaras dengan SLRT. Pelaksanaannya berjenjang mulai dari pusat kesejahteraan sosial (Puskesos) kelurahan hingga kecamatan dan kota.
"Puskesos Kelurahan dapat menjadi lembaga rujukan SLRT untuk kategori PMKS gelandangan, pengemis, anak jalanan, penyandang disabilitas, dan lanjut usia," ujarnya.
Oleh karenanya, tenaga teknis harus memahami dan menguasai 11 bentuk pelayanan.
"Sebanyak 11 bentuk penyelenggaraan ini merupakan pengembangan dari fitur pelayanan dalam SLRT yang telah disesuaikan dengan kebutuhan Kota Bandung," kata Ema.
Tak hanya itu, ia berharap, Puskesos Kelurahan akan menjadi komponen yang sangat mempengaruhi mutu pelayanan. Sehingga para pelayanan nya harus memahami tugas dan kewajibannya.
"Saya berharap dengan adanya Bimtek ini akan menguatkan dukungan dan komitmen dari dari setiap pemangku kepentingan demi mewujudkan pelayanan prima dalam memenuhi kebutuhan warga miskin," tuturnya.
Untuk itu juga, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melalui Dinas Sosial Penanggulangan Kemiskinan (Dinsosnangkis) Kota Bandung terus meningkatkan kualitas pelayanan dengan menggelar Bimbingan Teknis Sumber Daya Manusia (Bimtek SDM).
Terlebih, permasalahan Sosial di Kota Bandung dari tahun ke tahun semakin kompleks dan meningkat.
Menurut Ema, pendekatan sistem tersebut selaras dengan SLRT. Pelaksanaannya berjenjang mulai dari pusat kesejahteraan sosial (Puskesos) kelurahan hingga kecamatan dan kota.
"Puskesos Kelurahan dapat menjadi lembaga rujukan SLRT untuk kategori PMKS gelandangan, pengemis, anak jalanan, penyandang disabilitas, dan lanjut usia," ujarnya.
Oleh karenanya, tenaga teknis harus memahami dan menguasai 11 bentuk pelayanan.
"Sebanyak 11 bentuk penyelenggaraan ini merupakan pengembangan dari fitur pelayanan dalam SLRT yang telah disesuaikan dengan kebutuhan Kota Bandung," kata Ema.
Tak hanya itu, ia berharap, Puskesos Kelurahan akan menjadi komponen yang sangat mempengaruhi mutu pelayanan. Sehingga para pelayanan nya harus memahami tugas dan kewajibannya.
"Saya berharap dengan adanya Bimtek ini akan menguatkan dukungan dan komitmen dari dari setiap pemangku kepentingan demi mewujudkan pelayanan prima dalam memenuhi kebutuhan warga miskin," tuturnya.
