Bandung, SIBER - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tidak hanya meningkatkan pengawasan saat relaksasi pada Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) proporsional ini. Namun, juga terus berupaya melakukan pelacakan dan pemetaan melalui rapid test secara masif.
Ketua Harian Gugus Tugas Covid-19 Kota Bandung, Ema Sumarna mengungkapkan Pemkot Bandung sudah menggelar rapid test terhadap 11.000 orang. Pemkot Bandung menargetkan 30.000 orang.
"Sekarang rapid test bertambah terus kita di angka 11.000an. Kita punya target di angka 25.000-30.000 atau sekitar 0,6 persen (dari jumlah penduduk Kota Bandung). Kalau berbicara populasi administrasi di angka 24.000-25.000 tapi untuk seluruh warga yang tinggal di bandung sepertinya di angka 30.000," ucap Ema di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Rabu (3/6/2020).
Ema menuturkan, upaya pelacakan kini semakin spesifik dijangkau hingga ke level kewilayahan oleh Puskesmas. Sehingga penanganan bisa tepat sasaran.
"Kalau rapid test itu semua yang melakukan puskesmas. Mereka yang punya peta mereka sekarang mengejar orang-orang yang ODP atau siapa yang harus sekarang dilakukan rapid," tegasnya.
Lebih lanjut, Ema memaparkan, perihal penugasan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diterjunkan untuk ikut mengawasi pelaksanaan PSBB proporsional di Kota Bandung. Menurutnya, ASN sudah mulai dimaksimalkan mengawal beberapa sektor yang diberi kelonggaran.
Meski dioptimalkan dengan mencabut kebijakan Work From Home (WFH), namun Ema memastikan, ASN yang ditugaskan ke lapangan juga tetap memerhatikan standarisasi kesehatan dan keamanan dari ASN.
"Yang jelas orang sakit tidak mungkin. Pokoknya yang masih sehat dan bugar, kemudian yang memang secara fisik masih layak dan tidak rentan," katanya.
Ketua Harian Gugus Tugas Covid-19 Kota Bandung, Ema Sumarna mengungkapkan Pemkot Bandung sudah menggelar rapid test terhadap 11.000 orang. Pemkot Bandung menargetkan 30.000 orang.
"Sekarang rapid test bertambah terus kita di angka 11.000an. Kita punya target di angka 25.000-30.000 atau sekitar 0,6 persen (dari jumlah penduduk Kota Bandung). Kalau berbicara populasi administrasi di angka 24.000-25.000 tapi untuk seluruh warga yang tinggal di bandung sepertinya di angka 30.000," ucap Ema di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Rabu (3/6/2020).
Ema menuturkan, upaya pelacakan kini semakin spesifik dijangkau hingga ke level kewilayahan oleh Puskesmas. Sehingga penanganan bisa tepat sasaran.
"Kalau rapid test itu semua yang melakukan puskesmas. Mereka yang punya peta mereka sekarang mengejar orang-orang yang ODP atau siapa yang harus sekarang dilakukan rapid," tegasnya.
Lebih lanjut, Ema memaparkan, perihal penugasan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diterjunkan untuk ikut mengawasi pelaksanaan PSBB proporsional di Kota Bandung. Menurutnya, ASN sudah mulai dimaksimalkan mengawal beberapa sektor yang diberi kelonggaran.
Meski dioptimalkan dengan mencabut kebijakan Work From Home (WFH), namun Ema memastikan, ASN yang ditugaskan ke lapangan juga tetap memerhatikan standarisasi kesehatan dan keamanan dari ASN.
"Yang jelas orang sakit tidak mungkin. Pokoknya yang masih sehat dan bugar, kemudian yang memang secara fisik masih layak dan tidak rentan," katanya.
