“Dimana keputusan tersebut mencakup tentang Protokol Kesehatan untuk Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Lingkungan Pondok Pesantren, di sisi lain keputusan tersebut juga akan menimbulkan reaksi dari kalangan pesantren”,tutur wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) Jabar XIV kabupaten Garut ini kepada awak media Senin (15/6/2020).
Hal ini dikarenakan adanya kewajiban bagi pesantrean untuk menyediakan sarana dan prasana sesuai protokoler pencegahan covid 19.
Menurut Memo,dengan situasi dan kondisi seperti saat ini dimana terjadi dampak ekonomi yang sangat luas akibat Covid-19, pesantren akan mengalami kesulitan memenuhi ketentuan itu.
“Apalagi dalam Kepgub itu ada klausul yang menyebutkan ‘bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan”,jelasnya.
Ditambahkanya, adanya aturan tersebut dinilai akan sangat memberatkan bagi para pengelola pesantren. Dengan alasan itulah Memo meminta agar Pergub tersebut dicabut.
“Dalam melakukan upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19, Pemprov Jabar harusnya mempelopori dan mengajak semua pihak dan para stakeholder untuk melakukan gotong royong di semua lingkungan termasuk pondok pesantren”, Pungkasnya.
