BANDUNG, - DPRD Provinsi Jawa Barat meninjau langsung pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMAN 1 Sumedang. UNBK Tahun 2018 merupakan tahun kedua dan masih memerlukan perbaikan secara menyeluruh baik dalam persiapan maupun pelaksanaannya.
Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, perlu ada pantauan secara langsung dilapangan untuk meminimalisir berkaitan dengan isu yang merebak tentang isu kebocoran soal yang terjadi menjelang pelaksanaan UNBK. Hal itu tentu meresahkan semua pihak lantaran seolah-olah tidak ada pengawasan dari dewan.
"Kami meninjau satu sampel saja sekolah bagaimana pelaksanaan UNBK yang sedang berlangsung ini," ujar Ineu didampingi Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar Ahmad Hadadi di sela pantauan di SMAN 1 Sumedang, Kabupaten Sumedang, Selasa (10/4/2018).
Bukan hanya di Sumedang saja, lanjut Ineu, kegiatan peninjauan pelaksanaan UNBK ini pun dilakukan Komisi V DPRD Jabar di daerah Cianjur dan beberapa daerah lainnya. Selain itu, pantauan langsung tersebut juga untuk mengetahui sejauhmana kendala yang dihadapi dalam setiap pelaksanaan UNBK.
"Dengan begitu, kami dapat mengetahui persoalan yang dihadapi untuk dijadikan bahan evaluasi pada pelaksanaan unbk di tahun berikutnya," katanya.
Sementara itu, Kadisdik Provinsi Jabar, Ahmad Hadadi menyebutkan, pelaksanaan UNBK tahun ini diikuti 1530 sekolah dengan jumlah peserta ujian sebanyak 213.013 peserta didik. Secara umum pelaksanaan UNBK berlangsung dengan lancar. Upaya koordinasi dengan instansi PLN dan Telkom dilakukan untuk mengurangi risiko kendala di lapangan saat pelaksanaan UNBK.
"Sejauh ini tidak ada kendala yang berarti, karena sebelumnya kami sudah berkoordinasi dengan pihak terkait," singkat Hadadi.
Ditanya soal kebocoran soal, Hadadi menuturkan, sudah dalam penelusuran dan penyelidikan terhadap penyebar isu tersebut. Pasalnya hingga saat ini belum ada temuan atau fakta di lapangan tentang kebocoran soal.
"Proses penyelidikan dari kepolisian sedang berlangsung, jadi hingga saat ini belum ada fakta tentang kebocoran soal itu," tandasnya. (mun).
Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, perlu ada pantauan secara langsung dilapangan untuk meminimalisir berkaitan dengan isu yang merebak tentang isu kebocoran soal yang terjadi menjelang pelaksanaan UNBK. Hal itu tentu meresahkan semua pihak lantaran seolah-olah tidak ada pengawasan dari dewan.
"Kami meninjau satu sampel saja sekolah bagaimana pelaksanaan UNBK yang sedang berlangsung ini," ujar Ineu didampingi Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar Ahmad Hadadi di sela pantauan di SMAN 1 Sumedang, Kabupaten Sumedang, Selasa (10/4/2018).
Bukan hanya di Sumedang saja, lanjut Ineu, kegiatan peninjauan pelaksanaan UNBK ini pun dilakukan Komisi V DPRD Jabar di daerah Cianjur dan beberapa daerah lainnya. Selain itu, pantauan langsung tersebut juga untuk mengetahui sejauhmana kendala yang dihadapi dalam setiap pelaksanaan UNBK.
"Dengan begitu, kami dapat mengetahui persoalan yang dihadapi untuk dijadikan bahan evaluasi pada pelaksanaan unbk di tahun berikutnya," katanya.
Sementara itu, Kadisdik Provinsi Jabar, Ahmad Hadadi menyebutkan, pelaksanaan UNBK tahun ini diikuti 1530 sekolah dengan jumlah peserta ujian sebanyak 213.013 peserta didik. Secara umum pelaksanaan UNBK berlangsung dengan lancar. Upaya koordinasi dengan instansi PLN dan Telkom dilakukan untuk mengurangi risiko kendala di lapangan saat pelaksanaan UNBK.
"Sejauh ini tidak ada kendala yang berarti, karena sebelumnya kami sudah berkoordinasi dengan pihak terkait," singkat Hadadi.
Ditanya soal kebocoran soal, Hadadi menuturkan, sudah dalam penelusuran dan penyelidikan terhadap penyebar isu tersebut. Pasalnya hingga saat ini belum ada temuan atau fakta di lapangan tentang kebocoran soal.
"Proses penyelidikan dari kepolisian sedang berlangsung, jadi hingga saat ini belum ada fakta tentang kebocoran soal itu," tandasnya. (mun).
