Bandung, - Wali Kota Bandung, M. Ridwan Kamil menerima kunjungan kerja Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Amzulian Rifai beserta jajaran di Ruang Tengah Balai Kota Bandung, Jumat (26/08/2016). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang tengah dilaksanakan Ombudsman RI di Kota Bandung.
Kunjungan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Ketua Ombudsman, Lely Pelitasari Soebekty; Ahmad Alamsyah, Ninik Rahayu, dan Dadan S. Suharmanwijaya selaku anggota, serta 90 orang anggota ombudsman lainnya dari seluruh Indonesia.
Amzulian mengatakan, Kota Bandung dipilih sebagai tempat penyelenggaraan Rakernas karena kota ini dipimpin oleh wali kota yang memiliki ide-ide yang menginspirasi kota-kota lain di Indonesia.
"Kota Bandung ini adalah kota yang layak menjadi kota percontohan untuk bidang yang sifatnya pelayanan publik," ungkap Amzulian saat rapat.
Ia mengapresiasi kemampuan Kota Bandung untuk mengubah rapor-rapor merah pelayanan publik menjadi rapor hijau. Salah satunya melalui penggunaan platform online dan metode jemput bola dalam berbagai pelayanan publik.
"Dalam beberapa hal, kota-kota lain inovasinya belum seperti Kota Bandung. Sehingga menurut kami disamping rapat kerja, ini menjadi modal yang baik bagi para perwakilan untuk melakukan tugasnya sebagai ombudsman di daerah," tutur Amzulian.
Ia juga memuji gagasan Wali Kota Bandung terkait duty manager yang beberapa waktu lalu sempat diwacanakan. Program yang masih dikaji itu dianggap mampu menjadi terobosan baru pelayanan publik.
Progres perbaikan pelayanan publik di Kota Bandung sendiri telah jauh membaik dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. 18 rapor merah yang dulu mencoreng Kota Bandung kini sudah tidak ada lagi.
"Dari 60 SKPD, 56 sudah hijau, alhamdulillah, 4 masih kuning," terang Ridwan Kamil. Rapor kuning tersebut, dikatakannya, karena sedang dalam masa perbaikan infrastruktur.
Untuk mengukur kepuasan pelayanan publik, Ridwan mengaku sering melaksanakan survey, disamping hasil penilaian dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk pelayanan publik Kota Bandung yang mendapat angka 80,2.
Selain bertemu dengan Wali Kota Bandung, rombongan Ombudsman RI juga akan melakukan kunjungan ke Bandung Command Center, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung, Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah, Dinas Pelayanan Pajak, serta Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung.
