Sebanyak 90 KK Segera Isi Rumah Deret Tamansari Kota Bandung

BANDUNG - Sebanyak 90 kepala keluarga (KK) segera mengisi Rumah Deret Tamansari Kota Bandung. Sebanyak 90 KK tersebut merupakan bagian dari 191 KK yang akan mengisi Rumah Deret Tamansari.

"Sudah ada 90 KK yang mengambil kunci, proses memindahkan bertahap. Bahkan ada yang kita bantu dari Ciparay diangkut ke sana," ungkap Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung, Rizki Kusrulyadi di Grandia Hotel, Selasa 19 November 2024.

"Kita juga melengkapi berbagai hal. Saat ini penataan area landscape - nya biar nanti warga semua bisa nyaman tinggal disana," imbuhnya.

Ia menerangkan, saat ini masih proses pengisian secara bertahap dan beberapa proses kelengkapan administrasi.

"Rencana 191 KK yang mengisi rumah susun ini. Kalau sekarang masih proses pengisian bertahap, sebagian ada tenggang waktu proses kelengkapan administrasi, jadi tidak bisa langsung masuk begitu saja. Ada pemenuhan, perjanjian warga dengan pemerintah," kata Rizki.

 

Disinggung soal skema persiapan rumah susun tersebut, Rizki mengatakan masih dalam proses pembahasan skema.

"Skema sedang kita siapkan, intinya Rusunawa itu semangatnya sewa, teknisnya nanti kita siapkan. Ada beberapa regulasi yang akan kita integrasikan," ujarnya

Pemkot Bandung Revitalisasi Taman Ciujung Jadi Pusat Olahraga dan Rekreasi

BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus berkomitmen dalam menyediakan ruang publik yang nyaman dan fungsional. Salah satu langkah yang dilakukan yakni merevitalisasi Taman Ciujung.

Rencananya, Taman Ciujung menjadi pusat olahraga dan rekreasi bagi warga Kota Bandung.  

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Bandung, Rizki Kusrulyadi mengungkapkan, revitalisasi ini mencakup pembangunan berbagai fasilitas olahraga, seperti lapangan futsal, lapangan basket, dan area fitness.

Tak hanya itu, Taman Ciujung nantinya juga akan ditambah dengan area bermain anak serta fasilitas seperti toilet serta dilengkapi dengan musala.

"Selain itu, kami tambahkan juga area bermain anak-anak dan mushola untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Harapannya, ini bisa dimanfaatkan oleh berbagai kalangan," ujarnya, Selasa 19 November 2024.

Rizki menyebut Pemkot Bandung menargetkan revitalisasi ini rampung sebelum akhir tahun 2024 sebagai hadiah tahun baru bagi warga Kota Bandung.

"Kami ingin ini menjadi hadiah tahun baru bagi masyarakat. Selama regulasinya tetap berupa taman, Insyaallah fasilitas di sana gratis untuk masyarakat," ujarnya.

Tak hanya fokus pada Taman Ciujung, Pemkot Bandung juga memperhatikan fasilitas pendukung lainnya, seperti penerangan, keamanan, trotoar, dan drainase. Hal ini agar masyarakat merasa nyaman dan aman saat beraktivitas di taman, baik pagi maupun malam.  

Ia berharap revitalisasi ini dapat menjadikan Taman Ciujung sebagai ruang publik ikonik untuk olahraga dan rekreasi di Kota Bandung.

Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah, Pemkot Bandung Bakal Tertibkan PSU

BANDUNG - Penertiban Prasarana Sarana Utilitas (PSU) perumahan menjadi salah satu tantangan bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Hal itu karena banyaknya kepentingan dalam pemanfaatan ruang dan tanah, sekaligus dalam rangka optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah.

"Pengamanan dan penertiban PSU perumahan ini merupakan langkah penting untuk memastikan infrastruktur yang dibangun perumahan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat," tegas Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bandung, Dharmawan.

Dharmawan mengatakan hal tersebut pada Forum Group Discussion (FGD) terkait pengawasan dan pengendalian Prasarana Sarana Utilitas (PSU) perumahan, di Grandia Hotel, Selasa 19 November 2024.

Menurut Dharmawan, Pemkot Bandung sebagai pengguna barang wajib melakukan pemantuan dan penertiban penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik daerah guna terpenuhinya tertib administrasi, tertib hukum, dan tertib fisik.

"Maka pembentukan tim terpadu penertiban dan pengamanan serta percepatan serah terima dan sertifikasi PSU perumahan, menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah kota bandung dalam menertibkan, menata, dan memanfaatkan PSU perumahan untuk kepentingan masyarakat secara lebih luas," ungkap Dharmawan.
 
Ia mengungkapkan, penertiban PSU perumahan harus diawali dengan inventarisasi data, baik secara fisik maupun administratif dalam lingkup kewilayahan, sebagai bahan pengambilan keputusan pembuat kebijakan, khususnya terkait pengawasan dan pengendalian.

Menurutnya, kejelasan data, termasuk data serah terima PSU dari pengembang ke pemerintah daerah juga merupakan upaya optimalisasi tata kelola barang milik daerah. Itu menjadi salah satu penilaian dari 8 indikator yang ada dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK-RI.

"Jadi apabila penyerahan PSU baik, maka akan menambah nilai MCP, dan semakin banyak PSU yang diserahterimakan maka nilai MCP-nya semakin naik. Sehingga jika semakin tinggi nilai MCP-nya, maka Pemda berpotensi mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI dan insentif fiskal dari pemerintah pusat," tuturnya.

Dharmawan menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan agar proses penertiban ini dapat berjalan lancar dan transparan.

"Kita juga memiliki banyak peluang untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan, antara lain regulasi yang semakin baik, dukungan data dan informaisi, teknologi, serta komitmen dari berbagai pihak," tuturnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung, Rizki Kusrulyadi mengatakan, FGD memberikan ruang untuk mengetahui berbagai kondisi barang milik daerah hingga pengamamanan dan penertibannya.

"Ini diupayakan mampu menjawab beberapa hal terkait kondisi pengamanan dan penertiban PSU perumahan di Kota Bandung. Tentunya aparat kewilayahan sangat membantu pengawasan pengendalian perumahan di Kota Bandung," tuturnya.