 |
| Ketua Fraksi PSI-PKB DPRD Kota Bandung, Christian Julianto Budiman. |
BANDUNG, SIBER - Pembahasan Rancangan Pemerintah Daerah (Raperda) APBD 2021 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menginginkan pembahasan tersebut berlangsung transparan dan tepat sasaran.
Pembahasan yang dimulai sejak Rapat Paripurna Penjelasan Walikota terhadap Raperda APBD 2021 pada 8 Oktober 2020 ditargetkan selesai pada akhir bulan November.
"PSI melalui anggota kami yang ada di Badan Anggaran terus mengikuti proses pembahasan Raperda APBD 2021. PSI mengawal proses penganggaran agar APBD 2021 dapat dialokasikan secara tepat sasaran,", ujar Ketua Fraksi PSI-PKB DPRD Kota Bandung, Christian Julianto Budiman kepada wartwan.
Dalam proses pembahasan anggaran, PSI juga menyatakan beberapa kendala. Yang paling utama adalah ketersediaan materi pembahasan yang belum lengkap.
"Materi pembahasan yang diberikan kepada kami sangat terbatas dan tidak sampai tingkat komponen (rincian paling detail). Tanpa data komponen, sulit bagi dewan menjalankan fungsi pengawasan dan budgeting dengan maksimal", tambah Christian.
Christian menegaskan bahwa selain agenda Raperda APBD 2021, di fraksi PSI-PKB tengah membahas beberapa Raperda di caturwulan ketiga.
"Keterbatasan waktu tentu menjadi perhatian dan dapat kita maklumi. Namun demikian, anggota kami di Badan Anggaran sangat berkomitmen untuk dapat menyelesaikan Raperda APBD yang berkualitas dan tepat waktu," tutupnya.
 |
| Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bandung dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Erick Darmajaya, B.Sc |
Sementara itu, Anggota Badan Anggaran (Banggar) dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Erick Darmajaya, B.Sc juga mengonfirmasi hal tersebut.
"Sejak awal kami konsisten menuntut transparansi dalam pembahasan Raperda APBD. Kami sudah berulang kali meminta materi pembahasan hingga tingkat komponen, baik secara lisan dalam forum maupun secara tertulis. Namun, hingga rapat terakhir kami masih belum menerima data komponen, sehingga Banggar hanya dapat membahas Raperda APBD hingga tingkat program dan kegiatan.," ungkap Erick.
Erick menegaskan, dengan segala keterbatasan materi rapat dimiliki, pihaknya harus tersus mengawal proses pembahasan Raperda APBD 2021 agar anggaran belanja sebesar 5,948 Triliun teralokasi dengan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh warga masyarakat.
Ponk
