Bandung, - Pelaksanaan program Three Ends yang digagas oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) resmi dibuka di Kota Bandung. Pembukaan dilakukan langsung oleh Menteri PPA Yohana Yembise didampingi Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Sujatmiko, Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil, Sekretaris Daerah Kota Bandung Yossi Irianto dan Ketua TP PKK Kota Bandung Atalia Praratya di Hotel Savoy Homann Bandung, Sabtu (19/11/16).
Kegiatan ini merupakan program unggulan Kementerian PPPA untuk mewujudkan perempuan dan anak yang berkualitas mandiri dan berkepribadian. Tiga nilai yang disuarakan melalui program ini adalah menghentikan kekerasan pada perempuan dan anak, menghentikan perdagangan manusia, dan memberikan keadilan akses terhadap ekonomi bagi perempuan.
Wali Kota Bandung mengatakan, pihaknya sangat mendukung kegiatan Three Ends sebagai bentuk upaya untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, memberikan perlindungan terhadap anak, dan memberikan akses ekonomi kepada perempuan.
"Khusus untuk anak-anak ini, kita lindungi dari sejak kebijakan. Kebijakan inilah yang membawa Kota Bandung menjadi Kota Layak Anak," jelas Emil.
Kebijakan yang dimaksud Emil antara lain pemberian hak-hak dasar anak, seperti hak belajar, hak bermain, pendidikan karakter, hak bersilaturahmi dengan pemimpin, dan sebaginya.
"Hak bermain di taman-taman RW, hak belajar dengan perpustakaan dan gerobak baca, hak bersilaturahmi dengan pemimpinnya setiap hari Senin saat saya dan istri saya menjadi pembina upacara di sekolah. Di sanalah kita upayakan pelindungan itu hadir sehingga diharapkan anak-anak Bandung tumbuh dengan kenyamanan, keamanan, dan kebahagiaan," ujar Emil.
Untuk mengoptimalkan perlindungan, Pemerintah Kota Bandung telah menyediakan call center atau hotline yang khusus untuk melayani warga yang ingin melaporkan kejadian kekerasan terhadap anak dan perempuan atau upaya perdagangan manusia.
Hal lainnya, Pemerintah Kota Bandung juga siap membantu menyediakan pengacara bagi warga Bandung yang ingin menyelesaikan perkara kejahatan tersebut hingga ke ranah hukum.
Kota Bandung sendiri telah membuka jalan untuk mendapatkan keadilan akses ekonomi bagi perempuan. Hal tersebut terlihat dari tingginya jumlah pelaku bisnis UMKM dan pengakses Kredit Melati oleh perempuan.
Tercatat, dari 10.500 pengakses Kredit Melati, 60%-nya adalah perempuan. Sementara itu 65% dari 30.000 pendaftar wirausaha baru melalui aplikasi GAMPIL juga perempuan.
"Entrepreneur-entrepreneur UKM di Bandung ternyata lebih banyak perempuan. Tidak ada alasan lagi di Bandung perempuan tidak punya akses ekonomi. Sehingga harusnya tidak terlalu banyak warga Bandung ingin merantau ke luar negeri dengan alasan ekonomi karena akses ekonominya sudah sangat memadai," tuturnya.
Sementara itu, angka pelaporan kejadian kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kota Bandung juga menurun. Emil menjabarkan pada tahun 2014, jumlah laporan mencapai 190 kasus. Di tahun 2015, jumlah kasus menurun menjadi 84. Per Oktober 2016, kasus kekerasan yang tercatat tahun ini sebanyak 68 orang.
"Ini bukti bahwa program yang sudah kita lakukan ini punya dampak dan terus akan kita upayakan langkah-langkah selanjutnya," tutur Emil.
